NIAS BARAT (Sumut) ketikberita.com | Terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) TA. 2020 yang dirilis sebagai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2021, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 tentang Kelebihan bayar biaya perjalanan dinas pada 20 OPD Kabupaten Nias Barat telah ditindaklanjuti oleh masing-masing terkait.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kominfo Nias Barat Sonifati Zebua M.M didampingi Kabid Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik (PIKPS) Theori Hia, SH., MM saat ditemui awak media di ruang kerjanya pada,Kamis (28/4/2022).
Ia Jelaskan bahwa, pemberitaan salah satu media online terhadap kelebihan pembayaran perjalanan dinas pada 20 OPD di Kabupaten Nias Barat sesuai Laporan Hasil Pemeriksanaan (LHP) BPK RI Tahun 2021 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2020, tidak fair dan seolah menjelekkan Bupati Nias Barat.
“Itu tidak bisa dikategorikan sebagai unsur korupsi, karena sudah dikembalikan oleh masing-masing yang bersangkutan, walaupun sesuai informasi dari Inspektorat, ada beberapa yang belum mengembalikan secara lunas, tetapi dicicil, sesuai hasil putusan Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MTPTGR).” Jelas Sonifati.
Iapun menduga hal itu, sengaja dihembuskan oleh oknum wartawan salah satu media Online yang ingin agar nama baik Bupati Nias Barat terkesan jelek di muka Publik, sementara Bupati Khenoki Waruwu telah serius dan sungguh-sungguh memberantas Korupsi Kolusi dan Nepotisme di Nias Barat.
Beliau mengharapkan agar masyarakat tidak terkecoh dengan berita tersebut, tetapi lebih melihat kebenaran yang sesungguhnya, bahwa pemerintah telah bekerja dengan benar dan serius ujarnya. (Wardiy)
