ACEH SINGKIL (Aceh) ketikberita.com | Upaya mempercepat pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Singkil tidak berhenti di ruang rapat. Setelah mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Alam, Bupati Aceh Singkil bersama Tim Monev langsung turun ke lapangan untuk memastikan kondisi infrastruktur dan kebutuhan masyarakat terlihat secara nyata.
Peninjauan tersebut berlangsung Selasa (1/9/2026), setelah rapat koordinasi di Op-Room Kantor Bupati Aceh Singkil. Empat titik strategis menjadi sasaran utama, yakni kawasan abrasi pantai Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil; jembatan kayu Suka Kaya beserta jalur penghubung di sekitarnya; proyek tanggul penahan banjir di Desa Tanah Merah, Kecamatan Gunung Meriah; serta Embung/Waduk Sianjo-Anjo di Desa Sianjo-Anjo Merah, Kecamatan Gunung Meriah.
Rombongan dipimpin Kepala Koordinator Wilayah Aceh II Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslin, S.H., M.H. dan Wakil Kepala Koordinator Wilayah Aceh II Kombes Pol. Reinhard Reimond Huwae, S.I.K. Turut serta Tim PRR Pascabencana Aceh Singkil dan Subulussalam, unsur Forkopimda, Ketua DPRK Aceh Singkil, Kapolres Aceh Singkil, Kasdim 0109/Aceh Singkil, Pj. Sekda serta jajaran SKPK terkait.
Melihat Persoalan dari Dekat
Di Pulo Sarok, tim melihat langsung abrasi yang terus mengikis garis pantai. Kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan lingkungan, tetapi juga menyimpan risiko terhadap permukiman warga dan fasilitas umum apabila tidak segera ditangani secara terukur.
Perhatian serupa diberikan terhadap jembatan kayu Suka Kaya yang menjadi bagian penting dari akses masyarakat. Kondisi jembatan dan jalur penghubung di sekitarnya dinilai membutuhkan penanganan agar aktivitas warga tidak terganggu dan aspek keselamatan tetap terjaga.
Sementara di Desa Tanah Merah, tim mengevaluasi pembangunan tanggul penahan banjir yang hingga kini belum mencapai target. Dari rencana pembangunan lebih dari 26 kilometer, baru sekitar 2,1 kilometer yang telah dikerjakan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian utama karena keberadaan tanggul berkaitan langsung dengan perlindungan masyarakat dari ancaman banjir serta keberlanjutan aktivitas warga.
Adapun kunjungan ke Embung/Waduk Sianjo-Anjo dilakukan untuk melihat kondisi aktual sekaligus menggali potensi pemanfaatannya sebagai bagian dari penguatan pengelolaan dan pengendalian air yang dapat mendukung kebutuhan masyarakat.
Bupati: Persoalan Tidak Boleh Berhenti di Atas Kertas
Bupati Aceh Singkil menegaskan bahwa Monev harus menghasilkan langkah nyata. Menurutnya, laporan dan data hanya akan bermakna apabila diikuti keputusan dan tindakan yang mampu menjawab persoalan masyarakat.
“Kita tidak ingin persoalan hanya berhenti pada laporan dan rapat. Hari ini kita melihat langsung kondisi di lapangan, mencatat apa yang menjadi masalah, kemudian mencari solusi dan langkah tindak lanjut yang konkret.”
Ia menyebut empat lokasi yang ditinjau memiliki persoalan berbeda, namun memiliki satu kesamaan, yakni menyangkut kepentingan masyarakat dan keselamatan warga.
Abrasi Pulo Sarok, kata Bupati, merupakan ancaman yang terus bergerak. Jembatan Suka Kaya menyangkut akses masyarakat, tanggul Tanah Merah berkaitan dengan perlindungan dari banjir, sedangkan Embung Sianjo-Anjo memiliki potensi strategis dalam mendukung kebutuhan masyarakat.
“Semua membutuhkan perhatian dan penanganan yang terukur,” tegasnya.
Bupati juga mengapresiasi Tim Monev yang bersedia melihat langsung kondisi Aceh Singkil. Ia berharap hasil peninjauan tidak berhenti sebagai dokumentasi, tetapi menjadi dasar untuk mendorong percepatan penanganan, khususnya terhadap persoalan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
“Kami berharap Koordinator Wilayah Aceh II dapat membawa hasil evaluasi ini menjadi bahan tindak lanjut di tingkat yang lebih tinggi, sehingga penanganan yang memang menjadi kewenangan pusat dapat dipercepat,” ujarnya.
Pemkab Aceh Singkil, lanjutnya, siap mendukung proses tersebut melalui penyediaan data, dokumen teknis maupun informasi lapangan yang diperlukan.
“Prinsip kita sederhana: mana yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan; mana yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat, kita kawal bersama sampai ada solusi,” katanya.
Temuan Lapangan Jadi Dasar Percepatan
Kepala Koordinator Wilayah Aceh II Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslin menilai peninjauan langsung memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi infrastruktur dan kebutuhan masyarakat.
“Apa yang kita lihat hari ini memberikan gambaran yang jelas tentang persoalan di lapangan. Ini menjadi bahan penting bagi kami untuk melihat prioritas, kebutuhan penanganan dan langkah yang harus segera dilakukan,” ujarnya.
Guslin mengatakan hasil Monev akan menjadi bahan evaluasi dan koordinasi untuk menentukan skala prioritas, termasuk persoalan yang membutuhkan penanganan segera maupun dukungan kementerian dan lembaga terkait.
“Kita akan melihat mana yang sifatnya mendesak, mana yang membutuhkan penanganan lanjutan, dan mana yang harus segera dikoordinasikan dengan kementerian atau lembaga terkait. Yang terpenting, hasil Monev ini harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga mengapresiasi keterbukaan Pemkab Aceh Singkil dalam menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan daerah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam mempercepat proses pemulihan.
“Pemerintah daerah tidak sendiri. Koordinasi seperti ini harus terus kita bangun agar penanganan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ukuran Keberhasilan Adalah Pulihnya Kehidupan Warga
Guslin menegaskan, monitoring dan evaluasi bukan sekadar mengukur sejauh mana progres pekerjaan fisik berjalan. Lebih dari itu, Monev harus memastikan setiap program rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi bukan hanya selesainya pekerjaan, tetapi pulihnya kehidupan masyarakat dan semakin kuatnya infrastruktur menghadapi risiko bencana ke depan,” pungkasnya. (R84)
