ACEH SINGKIL (Sumut) ketikberita.com | Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, berencana mengembangkan empat pulau yang baru saja dikembalikan ke wilayah Aceh sebagai destinasi wisata bahari unggulan. Pulau-pulau tersebut memiliki pemandangan alam yang sangat indah dan berpotensi besar untuk menarik wisatawan.
“Kami melihat Pulau Panjang punya potensi besar sebagai destinasi wisata,” ujar Mualem usai kenduri akbar perayaan pengembalian empat pulau tersebut, yang digelar di Pulau Panjang, perbatasan Aceh Singkil dengan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sabtu (28/6/2025).
Mualem mengajak semua pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar potensi Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil bisa dikenal luas, khususnya oleh investor dari Timur Tengah.
“Kami akan memperkenalkan pulau-pulau ini kepada investor asing, terutama dari Timur Tengah,” jelasnya didampingi Bupati Aceh Singkil, Safriadi, dan istri.
Selain itu, Mualem menegaskan bahwa setelah pengembalian, pulau-pulau tersebut harus berpenghuni dan pemerintah akan membangun fasilitas pendukung agar pulau-pulau ini layak huni dan berkembang.
Ribuan warga memadati acara kenduri akbar sebagai ungkapan syukur atas kembalinya empat pulau ke pangkuan Aceh. Massa datang menggunakan perahu dan boat nelayan. Acara ini diisi dengan zikir, doa bersama, santunan anak yatim, serta makan bersama.
“Kenduri akbar ini dihadiri sekitar 1.000 orang dari berbagai pelosok Aceh Singkil,” ujar Ketua Panitia, Tahrim.
Kegiatan ini digagas Aliansi Gerakan Aceh Menggugat Mendagri yang bertransformasi menjadi gerakan masyarakat, dan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
Suasana haru terlihat saat teriakan “Ini pulau kita!” membahana di Pulau Panjang. Gubernur Mualem pun ikut mengangkat kepalan tangan bersama warga.
Masalah Hak Guna Usaha (HGU)
Dalam kunjungannya ke Aceh Singkil, Jumat (27/6/2025), Mualem juga bertemu tokoh masyarakat Yakarim Munir di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah. Pertemuan ini untuk menyerap langsung aspirasi warga.
Warga mengeluhkan persoalan Hak Guna Usaha (HGU) yang selama ini menimbulkan ketegangan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan. Mereka meminta dilakukan pengukuran ulang lahan HGU yang berbatasan dengan perkampungan.
Selain itu, warga juga mengeluhkan tapal batas darat antara Aceh dan Sumatera Utara yang masih belum jelas.
Menanggapi hal tersebut, Mualem menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini secara adil dan transparan. “Alat ukur akan menentukan mana hak perusahaan dan mana hak masyarakat. Kami akan ukur ulang dan kembalikan sesuai haknya. Mohon jangan ribut,” ujarnya.
Mualem mengakui persoalan ini kompleks dan sudah lama terjadi. Pemerintah Aceh telah menyiapkan tim ahli untuk menangani masalah ini secara serius berdasarkan data lapangan. Ia meminta masyarakat bersabar dan tidak terprovokasi selama proses berlangsung.
“Ini pekerjaan rumah saya. Saya sudah siapkan pakar untuk tindaklanjuti keluhan Bapak dan Ibu semua,” pungkasnya. (R84)
