Kutipan Jasa Urusan Sertifikasi Guru, Pungli Namanya

0
126

 

MEDAN ketikberita.com – Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Hasan Basri (foto), secara tegas menyebutkan kalau uang kutipan jasa pengurusan sertifikasi guru haram hukumnya. Dijelaskan, masalah pungli tersebut terjadi dikarenakan banyak faktor.

“Faktor individu guru juga menjadi masalah. Misalnya banyak diantaranya dari guru-guru yang mau sertifikasi tidak mampu menyiapkan berkasnya sehingga mereka terpaksa mengeluarkan uang dengan membayar orang,” jelasnya dalam rapat evaluasi program, yang dihadiri sejumlah anggota Komisi B DPRD Medan, Senin (27/02).

Kemudian Hasan menjelaskan soal data Dapodik. Diakuinya, banyak guru yang tidak mampu melihat data Dapodik sehingga menggunakan jasa orang lain.

“Bayangkan saja, mereka tidak mengetahui dan mampu membuka data Dapodik di internet. Makanya mereka keluar duit,” bebernya.

Mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Sekretariat Daerah Kota Medan ini, tidak menampik adanya oknum di Dinas Pendidikan yang bermain. “Jadi sekali lagi, memang banyak faktor,” jelasnya.

Kembali Mantan Kadis Pendidikan Kota Medan ini menekankan mengenai dana sertifikasi. Semua uang sertifikasi masuk rekening pribadi guru.
“Jadi tak mungkin ada pemotongan. Melainkan mereka mengantar uang itu,” ujarnya seraya berjanji akan memaksimalkan tim Saber Pungli yang baru dibentuk beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Medan meminta Dinas Pendidikan untuk memberikan tindakan tegas terhadap praktek pungli terhadap program sertifikasi guru.

“Kita banyak menerima laporan diantaranya soal pungli sertifikasi guru. Untuk itu kita minta tidak ada lagi praktek seperti ini,”  tegas anggota Komisi B DPRD Medan dari Fraksi PKS, Asmui.(win)