Kasus Rumah Posko RAMPAH, Tangkap David Tan dan Karyawan PT Soeloeng Laoet

0
648
Foto : Karyawan PT Soeloeng Laoet ketika merusak rumah posko RAMPAH.
Foto : Karyawan PT Soeloeng Laoet ketika merusak rumah posko RAMPAH.

SERGAI (Sumut),ketikberita.com – Pengrusakan dan penghujatan terhadap Ketua Koordinator Rakyat Menggugat Perampasan Tanah (RAMPAH) M Arsyad Nasution yang sudah dilaporkan ke Polda Sumatera Utara, akhirnya dilimpahkan ke Polres Serdang Bedagai.
Menindaklajuti pelimpahan surat Polda Sumut No Laporan Polisi No.STTPL/284/III/2017/SPKT “III” Kuasa Hukum M.Arsyad Nasution, November Zebua, SH beserta teman-teman yang juga didampingi LSM DPD PENJARA Sumatera Utara, di Mapolres Serdang Bedagai Senin (27/3) melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan juga sudah menerima laporan dari M Arsyad Nasution selaku korban.
Hal ini dikatakan Kuasa Hukum M Arsyad Nasution, November Zebua dan rekan-rekan, kepada wartawan Rabu (29/3) di Sei Rampah, bahwa kita beserta Tim Kuasa hukum sudah mendatangi Mapolres Serdang Bedagai, Senin lalu, hal ini kita tindaklanjuti sesuai dengan surat pelimpahan dari Polda Sumatera Utara, namun yang kita tuntut disini atau kita laporkan ini tentang pengrusakan rumah posko tani RAMPAH dan penghinaan, bukan sengketa tanah, kata Zebua.
Kata Zebua, tentang perusakan yang dilakukan oleh Oknum DT cs dimana saat itu dengan membawa dua ( 2) unit truk dan ratusan karyawan PT SL, dan oknum DT mendatangi pak Arsyd lalu memaki-maki serta menghina dengan arogannya menyuruh karyawan merubuhkan bangunan tanpa ada prikemanusiaan lantas dirubuhkanlah  dari berbagai arah  oknum DT ini rupanya sudah kian mempersiapkannya dimana anak buahnya sudah membawa palu godam besar dua buah, balok broti dua buah yang panjang dan secara beramai-ramai mengayunkan balok ke dinding rumah hingga ambruk, setelah ambruk rumah induk  juga mereka hancurkan dan selanjutnya rombongan DT cs di kawal oknum Polisi menuju arah Desa Pergulaan yang juga poskonya mereka hancurkan sesuai dengan yang ada di Video, ini sudah membuktikan bahwa perlakuan oknum DT dan Karyawan yang merusak secara bersama-sama.
Disamping itu Zebua, menjelaskan bahwa dalam Pertemuan Kuasa Hukum M Arsyad Nasution, tersebut  Kasat Reskrim Polres Sergai, mengatakan bahwa Polisi koordinasi dengan Jaksa, terutama terkait bukti-bukti. Contoh sebuah kasus yang mana lebih kita prioritaskan apakah 310 lebih kita prioritaskan ketimbang kita gandeng, ketika digandeng dan kurang alat buktinya sehingga agak melambat perkara itu tetapi kalau 310 lebih domninan kita kerjakan 310 nya.”ucap Kasat Reskrim Polres Sergei.
Ditambahkan Kapolres, Perlu diketahui bahwa kedua belah pihak saling melapor, sekali lagi yang menjadi masalahnya status tanah, dan yang sanggup menentukan lewat pengadilan dan BPN, maaf jangan seperti preman patok sana lalu dirikan bangunan, nanti menimbulkan polemic sehingga yang terjadi pro dan kontra. Kata Kapolres.
November Zebua, mengatakan,  saya bingung kenapa Polisi Sergai, dalam menerapkan pasal 170 KUHP jo 406 jo 55 KUHP  kepada oknum DT cs   ada keragu-raguan dan justru mempersoalkan Alas Hak padahal di unsur pasal 170 KUHP tidak ada sama sekali bicara tentang Alas Hak yang mana di pasal Pasal 170 KUHP (1) berbunyi : (1)   Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
Lantas kata Zebua, Zebua berpendapat bahwa pasal ini  mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan secara bersama-sama   terhadap orang atau barang di muka umum. Objek dari perlakuan para pelaku dalam pasal ini bukan saja haruslah manusia tetapi dapat saja berupa benda atau barang. Artinya yang dibahas  di pasal itu adalah   siapa yang punya barang/benda tersebut dan SIAPA  yang dirugikan  dari unsur pasal tersebut tidak ada bicara tentang ALAS HAK..
Masih ZEBUA melanjutkan saya heran bahwa  katanya Alas Hak hanya Sertifikat dan Keputusan Pengadilan. kita harus mengetahui terlebih dahulu Apa yang disebut dengan ALAS HAK ,  bahwa di Undang-undang Agraria Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960
Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6 ( berfungsi sosial ). Hak milik dapat beralih dan dialihkan ( Pasal 20 ). Dalam UUPA, hak milik atas tanah diatur pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 UUP.
Nah kata Zebua, bagaimana Masyarakat tani RAMPAH Serdang Bedagai apakah mereka mempunyai Alas Hak.? Sangat jelas karena mereka bisa  menjelaskan secara detail tentang kronologis riwayat kepemilikan tanahnya secara turun temurun  sampai sampai saat ini antara lain :1. KRPT Tahun 1954 2. Surat Penertipan Korem 023 Dataran Tinggi Tahun 1972 3. Surat SK Bupati Deli Serdang Tahun 1975 4. Tanda Pembayaran Pajak 5. Saksi Hidup 6. Data Fisik yaitu kuburan bahkan di Nisan tahun 1800 an 7. Dan Pengukuran yang dilakukan oleh BPN Sumut Tahun 2000 8. Berita Acara Kesepakatan Pengukuran yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, termasukpemerintah Kabuparen Serdang Bedagai dan DPRD. 9. Di Tahun 2014 terjadi lagi kesepakatan langsung BPN RI dan BPN Sumut untuk membentuk tim dengan SURAT TUGAS RESMI DARI NEGARA untuk melakukan pengukuran kembali dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan disaksikan oleh Pemerintah (Tim Pengukur BPN RI Sumut) untuk membuat patok batas agar jelas mana haknya Pihak Perusahaan dan mana Haknya Masyarakat RAMPAH, tegas Zebua.
Dikuatkan lagi, dari hasil pengukuran secara Resmi oleh NEGARA yang diwakili oleh BPN RI Sumut maka dibuat Peta pada tanggal 30 Desember 2014 dari yang claim masyarakat tani RAMPAH seluas 953 ha ternyata hasilnya yang dilakukanoleh BPN adalah seluas 942 ha dan peta ini ditanda tangani langsung KANWIL BPN RI SUMUT (Kepala Bidang Survey/Pengukuran dan Pemetaan) IR. EMBUN SARI, M.Si yang ditanda tangani pada tanggal 02 September 2014.
Jadi artinya masyarakat tani RAMPAH mampu menjelaskan kronologis tanah mereka sebagaimana poin 1 s/d 10 di atas dan itulah  ALAS HAKnya kelompok tani masyarakat RAMPAH bukan mesti SERTIFIKAT DAN KEPUTUSAN PENGADILAN…. kalau itu cara berfikirnya harus SERTIFIKAT maka Tanah yang dikampung saya di Nias sana kebanyakan tidak mempunyai alas hak karena jangankan punya sertifikat SKT dari Kepala Desa saja tidak ada akan tetapi mereka mampu menjelaskan secara detail tentang kronologis riwayat kepemilikan tanah secara ber urut dan turun temurun maka itulah Alas Haknya. Ujar Zebua
ZEBUA berharap agar  Polisi tidak usahlah mempersoalkan Alas Hak karena DI PASAL 170 KUHP TIDAK ADA BICARA TENTANG Alas hak apalagi  masyarakat tani Rampah sudah jelas ALAS HAKNYA di atas   justru Perusahaan PT SL yang tidak ada ALAS HAK (HGU nya) sebagaimana Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 170/590/522/2016 tanggal 18Agustus 2016.tegas Zebua
Bahwa kita semua tahu kata Zebua, di UU RI no. 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria di pasal 34 Hak Guna usaha Hapus karena JANGKA WAKTU BEREAKHIR jadi dengan berakhirnya HGU PT SL maka status tanahnya kembali kepada Negara dan  negara adalah RAKYAT pertanyaannya apakah boleh sesuka hati orang merusak Bangunan PT SL karena alas haknya tidak ada lantas penegak hukum tidak dapat memprosesnya..? makanya bila begitu cara berfikirnya maka jangan salahkan masyarakat bila melakukan hal-hal di luar aturan dengan berlindung   tidak adanya Alas Hak.. kita adalah negara hukum bukan negara tanpa aturan.
Oleh karena itu kami dari Advokasi LSM PENJARA SUMUT dan LBH BERNAS mengharapkan kepada Kapolres Serdang bedagai agar kasus ini diproses secara independen, objektif,  transparan dan berkeadilan serta tanpa ada intervensi dari siapapun apalagi  yang kami laporkan adalah Bukan Sengketa Tanah tapi Pengrusakan Rumah posko Tani RAMPAH dan pencemaran nama baik serta penghinaan.kata Zebua.(ZE.Sitompul/Afgans)